JAKARTA,
- Presiden Joko Widodo meminta menteri terkait mengkaji
kembali porsi Indonesia dalam konsorsium kereta cepat Jakarta-Bandung. Sebab,
porsi Indonesia dalam konsorsium kereta cepat dinilai
terlalu besar yakni 60 persen, sementara 40 persen lainnya dimiliki China.
Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan, Presiden Jokowi ingin
kepemilikan Indonesia dalam konsorsium itu ditekan seminimal mungkin demi
memperkecil risiko kegagalan proyek.
"Presiden
minta didetilkan kembali. Karena ini kan B to B dan porsinya 60:40. Beliau
minta, kenapa Indonesia enggak 10 persen saja, 90 persen China untuk
memperkecil risiko," ujar Basuki, di Istana, Selasa (25/7/2017).
Menteri
yang diberi tugas mengkaji hal itu, yakni Menteri Koordinator Bidang
Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri BUMN Rini Soemarno.
Keduanya
diminta melakukan kajian dalam waktu satu pekan ke depan. Selain tentang porsi
Indonesia di konsorsium, Presiden Jokowi juga meminta menteri terkait mengkaji
beberapa hal, di antaranya, skenario kegempaan, kondisi jembatan panjang dan
terowongan.
Proyek
kereta api cepat ini baru dalam tahap pembebasan lahan. Hingga Mei 2017 lalu,
pembebasan lahan telah mencapai 53 persen. Kontraktor PT Kereta Cepat Indonesia
China (KCIC) menemui hambatan dalam hal pembebasan lahan di kawasan Walini.
Sebab,
kawasan tersebut adalah kawasan industri. Kini, konstruksi di Walini masih
dalam tahap persiapan pembangunan terowongan.
Sumber:
http://nasional.kompas.com/read/2017/07/25/21090861/konsorsium-kereta-cepat-jokowi-ingin-indonesia-10-persen-china-90-persen-
Comments
Post a Comment