Dalam masa kampanye pilpres, Jokowi pernah berjanji akan menolak utang luar negeri dan melaksanakan pembangunan tanpa utang luar negeri. Faktanya, hari ini utang luar negeri kita bertambah dan dipastikan akan meningkat APBN-P 2017.
Sebagian besar pendukung pemerintah seringkali menafikan masalah janji kampanye, bahkan sebagian besar ada yang mengatakan bahwa janji kampanye itu tidak benar-benar ada. Kualitas dan tanggung jawab seseorang tentu bisa kita ukur dari seberapa mampu dia memenuhi janji yang telah dia ucapkan.
Berikut ini kami tampilkan salah satu konten berita di tahun 2014, tepatnya pada tanggal 3 Juni 2014 pukul 11:10 WIB, yang memperlihatkan janji kampanye Jokowi pada masa kampanye pilpres terkait utang luar negeri. Konten berita resmi masih bisa diakses pada:
Berikut sebagian konten berita tersebut:
=================
Sekretaris
Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo menyatakan Joko Widodo
(Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) secara tegas akan menolak penambahan utang luar
negeri baru apabila terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden (Wapres) di
periode 2014-2019. Hal ini tertuang dalam visi misi Jokowi-JK.
Menurutnya,
Jokowi-JK mempunyai visi misi untuk menjalankan sejumlah program di bidang
ekonomi dalam jangka pendek, menengah dan panjang. Program tersebut, berharap
dapat direalisasikan secepatnya jika resmi memimpin negara ini. "Kita mau
mandiri, sehingga segala bentuk proses pembangunan pendidikan, infrastruktur
harus menggunakan dana sendiri. Menolak bentuk utang baru supaya bisa
mengurangi beban utang setiap tahun," jelasnya saat ditemui di Gedung DPR,
Selasa (3/6/2014).
Lebih
jauh kata Tjahjo, Jokowi-JK akan menggenjot pembiayaan untuk program-program
ekonomi, seperti pembangunan jalan, infrastruktur laut, bandara dan sebagainya
dengan cara memaksimalkan penerimaan negara. "Penerimaan dari pajak kita
tingkatkan, mengoptimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang
mencapai Rp 1.800 triliun, di samping terus membuka pintu investasi lokal
maupun asing masuk ke sini," tutur dia.
Pernyataan
Tjahjo ini sekaligus menjawab kekhawatiran pengamat dan analis yang
mempertanyakan pendanaan Jokowi-JK guna merealisasikan sejumlah program di
bidang ekonomi.
Seperti diketahui duet pasangan tersebut telah
mengumumkan visi misinya. Yang paling disoroti adalah peningkatan akses
penduduk miskin pada pendidikan formal dan pelatihan ketrampilan yang gratis
melalui upaya penurunan tingkat kemiskinan menjadi 5%-6% pada 2019. Jokowi dan JK bakal membangun infrastruktur jalan
baru sepanjang 2.000 kilometer (km) dan memperbaiki jalan di Sumatera, Jawa,
Kalimantan, Sulawesi dan Papua, membangun 10 pelabuhan baru, mendirikan 10
bandara baru serta membangun 10 kawasan industri baru berikut pengembangan
untuk hunian buruh.
Sayangnya, Ekonom Senior
CSIS, Pande Raja Silalahi menyatakan, Jokowi-JK harus berpikir keras mencari
dana untuk merealisasikan visi misi tersebut. Pande sendiri mengapresiasi visi
misi pasangan itu karena menekankan sisi kerakyatan. Namun terpenting bagaimana
cara mengimplementasikan program-program ekonomi itu. "Bagaimana
mencapainya? Dari mana uangnya? Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
kan terbatas, dan paling banyak tersedot untuk membiayai subsidi. Jadi perlu
cari pendanaan yang lain," ujarnya. Salah satu cara, tambah Pande, berasal
dari investasi swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bahkan utang luar
negeri. (Fik/Nrm)
====================================
Comments
Post a Comment